Susahnya Jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)

January 7, 2009 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Dari hasil blog walking saya menemukan tulisan cuhat yang saya tulis pada saat pindahan hosting dan tidak sempat ke backup, di up load ulang mudah-mudahan curhatnya ada yang denger, atau mungkin hanya sekedar mimpi di siang bolong :)

PNS => Professional works, No corruption, Salary not Good

Masuknya aja sewaktu penerimaan dari umum… huh berjubel sampe puluhan ribu orang, sedangkan posisi yg ada hanya ratusan. Penerimaan melalui tenaga kontrak (TKK/Honorer) susahnya juga minta ampun… ada yang harus nunggu sampai belasan tahun baru diangkat, ada yang udah lama tapi keduluan diangkatnya sama yang baru masuk jadi TKK (kok bisa? tanya knapaaa?), ada yang udah lama sekali jadi TKK tapi tidak bisa diangkat karena umurnya sudah melebihi persyaratan. Ada TKK yang udah diangkat tapi masa kerjanya berbeda, ada TKK yang udah Sarjana atau S-2 tapi pengangkatannya tetap SMA mudah2an bukan jadi SMP atau SD, bahkan TK. tenang aja nanti juga ada persamaan (nanti… kapan?… nanti aja diurus yah!…tenang aja…)

Read more

Share

Susahnya Jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)

May 7, 2008 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

PNS => Professional works, No corruption, Salary not Good
%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa
Photo: Dedi “ACENG” Rusmana
PNS “buser” paling rajin di disbima, keep the good works pa aceng!!!

Masuknya aja sewaktu penerimaan dari umum… huh berjubel sampe puluhan ribu orang, sedangkan posisi yg ada hanya ratusan.
Penerimaan melalui tenaga kontrak (TKK/Honorer) susahnya juga minta ampun… ada yang harus nunggu sampai belasan tahun baru diangkat, ada yang udah lama tapi keduluan diangkatnya sama yang baru masuk jadi TKK (kok bisa? tanya knapaaa?), ada yang udah lama sekali jadi TKK tapi tidak bisa diangkat karena umurnya sudah melebihi persyaratan. Ada TKK yang udah diangkat tapi masa kerjanya berbeda, ada TKK yang udah Sarjana atau S-2 tapi pengangkatannya tetap SMA mudah2an bukan jadi SMP atau SD, tenang aja nanti juga ada persamaan (nanti… kapan… nanti aja diurus yah…)

Read more

Share

Penerimaan PNS 2013

September 2, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online

Terakhir-akhir ini heldi.net banyak menerima bbm broadcast tentang akan adanya penerimaan CPNS besar besar di lebih dari 300 instansi baik kementrian atau pun pemerintah daerah se Indonesia, untuk lebih lengkapnya ada dimana saja posisi lowongan PNS tersebut penunjung heldi.net dapat mengunjungi website kementerian PAN dan RB di alamat www.menpan.go.id, kata kunci Kemtrian PAN RB bahkan menjadi kata kunci nomor satu dalam autotext di google.com, ketika diketikan kementrian maka sistem autotext di google akan menunjukan tulisan yang agak buram yang mengarah ke kemtrian PAN RB sebagai pilihan nomor satu, berarti dalam beberapa hari ini kementrian PAN RB menjadi kata kunci yang paling dicari ketia orang mengetikan kata kementrian. Ya maklumlah lagi musim penerimaan PNS tahun 2013 ini.

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Sehingga sebagai salah satu blog yang mengusung tag line www.heldi.net – Curhat PNS online maka sudah merupakan kewajiban bagi saya untuk kembali berbagi cerita atau curhatan tentang luka dan lika menjadi PNS, terutama dalam hal tips dan trik untuk dapat lulus menjadi PNS dalam ujian nanti yang katanya akan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) ya semacam sistem online ya, sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini bisa lebih transparan, bisa mengeliminir pencaloan (tapi kan tidak afdol ya jadi PNS kalau tidak menggunakan calo), ya jadi PNS dulu lah dengan jujur, baru nanti kalau sudah jadi PNS kalau memang sibuk kerja ya buat ngurusin KTP, SIM atau surat surat lannya tinggal panggilah calo calonya ya… :)

Mudah mudahan belum terlambat ya, saya coba kembali sharing tentang beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan test penerimaan CPNS ini.

1. Persyaratan Administrasi

Sekarang sudah mau eh sudah masuk bulan September, tentunya harusnya semua persyaratan administrasi seperti SKCK – SUrat Keterangan Catatan Kepolisian (kelakuan baik), kartu kuning dari disnakertrans, legalisir ijasah, photo dsb, tentunya sudah disiapkan ya? kalau belum ya segera lah panggil calo-calonya biar cepat buatnya, bukan calo… maksudnya gunakanlah segala strategi yang ada untuk membuat dengan cepat semua persyaratan tersebut. Untuk photo yang ambil photo kilat, untuk legalisir ijasah kalau universitas atau tempat kuliahnya berada jauh  dari lokasi kita, segera kontak teman, saudara atau kalau masih ada kenalan orang Tata Usaha Kampus agar bisa bantu kita (kasihlah uang sodakoh buat pegawai adm nya hitung hitung sodakoh ya, kasih barang rp. 500rb mah – kalau ngasih jangan sedikit-sedikit dan kalau minta ya jangan banyak banyak… MALU atuh!!!) dijamin pasti cepat legalisirnya!) , SKCK siapa tahu ada kenalan atau saudara kepolisian, ya minta dikawal ke polres nya agar bisa cepat juga, bikin kartu kuning apalagi tentu bisa atur lah…

2. Persiapan Test

Sudah beli dn baca buku buku berikut ini belum?

– EYD (ejaan yang disempurnakan) untuk melibas soal bahasa indonesia, soal bahasa indonesia pasti ada EYD nya

– Tata Negara (UUD, Pembukaan UUD 45, Pancasila, P4, bela negara, dsb), pasti ada soal tentang hal ini/

– Psikotest, belilah buku ini barang beberapa edisi, soalnya tidak akan jauh beda dengan latihan-latihan pada buku buku psikotest tersebut, dari beberapa kali ujian psikotes saya merasakan cukup signifikan bantuan dari buku buku psikotest yang beredar di toko toko buku.

– Materi materi terapan dari bidang keilmuan atau jurusan/posisi yang akan diambil; misal akan ikut formasi Teknik Lingkungan, maka segera pelajari yang terupdate sekarang banyaknya tentang hal apa dalam teknik lingkungan, atau pengalaman saya dulu ambil posisi teknik geodesi ya banyak keluar di soal test banyak tentang masalah GIS/SIG (sistem informasi geografis) dan GPS (global positioning system), ya intinya ilmu ilmu dasat ketika kuliah di ingat ingat lagi ya.

– Buku latihan soal UAN, minimal 5 atau 10 tahun terakhir, ini untuk mengasah materi materi umum yang keluar di ujian nanti. Materi materi dasar seperti bahasa inggris, indonesia, dansebagainya saya yakin sebagian besar diambil atau akan mirid dengan soal-soal UAN.

Belum punya dan belum ada uang buat beli nya?? kalau ada yang tertarik di rumah saya ada tuh buku-buku bekas saya dan adik ipar saya dulu ikut PNS, kalau mau kontak saya dan datang ke rumah saya, saya siap minjamkan buku-buku tersebut sampai selesai test, sok siapa cepat dia dapat, yang pertama ngontak dan minta maka dia yang dapat ya… :) Atau sekedar mau konsul silahkan kontak saja ya, ada kan tuh di menu kanan di blog ini.


3. Mohon Doa restu

Nah ini juga penting, dijamin persiapan apapun akan percuma  kalau tidak ada restu dan doa dari orang-orang yang kita cintai terutama orang tua, suami/istri. Sebelum berangkat test CPNS, cium tangan atau bahkan cium kaki ibu kita dan mohon maaf lah atas segala kesalahan kita yang belum bisa dan mungkin tidak akan bisa membalas semua budi dan kebaikan mereka dan minta doa lah ke orang tua kita, dijamin akan diberikan yang terbaik dari Alloh SWT… aamiin…

So selamat berjuang untuk mengikuti ujian PNS dan kalau lulus semoga menjadi PNS yang amanah,  istikomah dan tidak tergoda untuk korupsi aamiin…

Baca tips dan trik lulus ujian PNS dan tentang luka liku jadi PNS yang lainnya:

http://heldi.net/2009/01/tips-dan-trik-untuk-lulus-menjadi-cpnspns/

http://heldi.net/2008/05/susahnya-jadi-pns-pegawai-negeri-sipil/

http://heldi.net/2008/05/kena-deh-rotasi-pegawai/

tambahan info website kementrian yang membuka lowongan CPNS:

Kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun ini :

1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam : http://www.polkam.go.id/
2 Kementerian Koordinator Bidang Kesra : http://www.menkokesra.go.id/
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : http://www.ekon.go.id/
4 Kementerian Dalam Negeri : http://www.kemendagri.go.id/
5 Kementerian Luar Negeri : http://www.kemlu.go.id/
6 Kementerian Pertahanan : http://www.kemhan.go.id/kemhan/
7 Kementerian Hukum dan HAM : http://www.kemenkumham.go.id/
8 Kementerian Keuangan :
9 Kementerian ESDM : http://www.esdm.go.id/
10 Kementerian Perindustrian : http://kemenperin.go.id/
11 Kementerian Perdagangan : http://www.kemendag.go.id/
12 Kementerian Pertanian : http://www.deptan.go.id/
13 Kementerian Kehutanan : http://www.dephut.go.id/
14 Kementerian Perhubungan : http://www.dephub.go.id/
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan : http://www.kkp.go.id/
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : http://www.depnakertrans.go.id/
17 Kementerian Kesehatan : http://www.depkes.go.id/
18 Kementerian Pekerjaan Umum : http://www.pu.go.id/
19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/
20 Kementerian Sosial : http://www.kemsos.go.id/
21 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : http://www.budpar.go.id/asp/index.asp
22 Kementerian Lingkungan Hidup : http://www.menlh.go.id/
23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : http://www.menegpp.go.id/
24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : http://www.bappenas.go.id/
25 Kementerian PANRB : http://www.menpan.go.id/
26 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : http://www.kemenegpdt.go.id/
27 Kementerian Perumahan Rakyat : http://kemenpera.go.id/
28 Kementerian Pemuda dan Olahraga : http://www.kemenpora.go.id/
29 Kementerian Sekretariat Negara : http://www.setneg.go.id/ 

Share

PNS Sumedang Ketakutan Jadi Panitia Lelang

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaSebanyak 200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Sumedang yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang berencana menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada bupati.

Para PNS tersebut menyatakan tidak mau bertugas lagi sebagai panitia lelang. Pasalnya, mereka khawatir proses tender atau lelang yang mereka urus bermasalah dan berujung pada persoalan hukum.

Rencananya, Senin (24/10) kemarin, PNS ini akan menemui Bupati Sumedang Don Murdono dan melakukan pertemuan dengan agenda penyerahan sertifikat.

Seorang PNS besertifikat yang enggan disebut identitasnya mengatakan, rencana ini dilakukan karena pihaknya tak mau menjadi korban dalam proses-proses lelang di pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Saat ini di lingkungan Pemkab Sumedang sudah ada korban yaitu seorang PNS besertifikat pengadaan barang, ATH dan S, yang kini ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar atas kasus korupsi pada proses lelang alat kesehatan di RSU Sumedang Tahun 2010.

“Kami tak mau menjadi korban apalagi terseret masalah hukum,” kata sumber itu ketika ditemui di halaman Pemkab Sumedang saat akan bertemu Bupati, Senin (24/10/2011).

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumedang Dadang Rohmansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui ada rencana aksi seperti ini. Menurutnya, jika rencana tersebut berjalan, itu merupakan suatu kekeliruan.

“Kalau aksinya benar terjadi yaitu menyerahkan sertifikat dan enggan bertugas sebagai panitia lelang, berarti sejumlah lelang di Sumedang akan bermasalah dan terancam gagal, ini adalah kekeliruan, harus ada pelurusan masalah,” kata Dadang.

Dadang juga menyebutkan proses lelang di Sumedang sudah berjalan sesuai prosedur. Bila ada masalah, seharusnya dikaji lebih jelas lagi di mana letak kesalahannya.[den]

sumber: http://jabar.tribunnews.com

Share

PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pensiun Dini

June 30, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berikut adalah kumpulan berita tentang Pensiun Dini PNS (pegawai negeri sipil)

sumber: detik.com

Jumlah PNS ‘Bengkak’, Pemerintah Siap Pakai Outsourcing

Jakarta – Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,” ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” jelasnya.

Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS,” tandasnya.

(nia/ang)

 

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

“Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Agus Marto menyatakan jika tidak diwaspadai maka selain dapat memberatkan anggaran seperti gaji, juga akan membebani anggaran pensiun dan asuransi.

“Karena kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi jug berhungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana,” jelasnya.

Menurut Agus Marto, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja PNS. Selain itu, lanjut Agus Marto, perlunya pengetatan jumlah PNS melalui seleksi yang lebih selektif.

“Ketika tidak pandai mengeluarkan kebijakan dari efektivitas PNS, itu kita kadang-kadang secara tidak sadar terus menambah PNS hanya dengan satu proses yang terlalu sederhana, padahal jumlah PNS itu kalau ingin ditambah betul-betul harus melalui proses yang baik yaitu di Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), BKN, maupun di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS.

“Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. Tapi belum di-approve,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Agus Suprijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Agus menilai jumlah PNS yang terus meningkat disebabkan pemekaran-pemekaran wilayah yang dilakukan dan juga adanya kewajiban mem-PNS kan para pegawai honorer. Hingga kini kurang lebih tercatat jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang PNS.

“Karena pemekaran-pemekaran terus kewajiban-kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer jadi terus berkembang, harus ada re-sizing, yang pensiun, pensiunkan,” ujarnya.

Menurut Agus, usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” tandasnya.

(nia/hen)

 

PNS Tak Produktif Siap-siap Dapat Tawaran Pensiun Dini

Jakarta – Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya,Jakarta, Kamis (23/6/2011)

Untuk itu, ia mengharapkan para pegawainya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.

“Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” jelas Suprijanto.

(nia/hen)

 

Sukarela Pensiun, PNS Bakal Dapat ‘Golden Shake Hand’

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ‘golden shake hand’ atau kompensasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun disi secara sukarela sebelum habis masa jabatan.

“Kan kalau di perusahaan juga ada semacam ‘Golden Shake Hand’ gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (22/6/2011).

Menurut Anny, pemberian pensiun dini ditentukan oleh performance based. Jika telah dilakukan pelatihan, tetapi tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun dini.

“Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu, bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga ga bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik, kan tidak mungkin juga tersandera, kita jadi terbebani dengan SDM yang besar itu menghabiskan uang negera itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya. Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, tambah Anny, akan lebih hemat dan bisa digunakan untuk pos yang lebih penting seperti infrastruktur.

“Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengaku kewalahan mengatasi jumlah PNS yang terlalu banyak dan pembayaran pensiun yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berniat untuk membuat program pensiun dini bagi PNS.

(nia/qom)

 

Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Jakarta – Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang ‘terpilih’ dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011).

“Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya,” ungkapnya.

Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit.

“Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. “Intinya, reformasi birokrasi yang benar –desain dan tahapannya– akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut,” paparnya.

Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi.

“Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. “Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

(nia/wep)

 

Daripada ‘Menganggur’, PNS Pasti Pilih Pensiun Dini

Jakarta – Kementerian Keuangan merasa yakin opsi pensiun dini yang rencananya akan ditawarkan akan diminati oleh PNS di lingkungannya. Karena saat ini banyak pegawai yang tidak berkinerja bagus sehingga ‘menganggur’ dan tidak punya tempat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, saat ini beban belanja pegawai sangat tinggi dan sebenarnya banyak PNS yang performanya tidak bagus.

“Kalau seseorang tidak bisa perform, maka tunjangan kinerjanya kan tidak dibayarkan sesuai dengan merit system. Nanti dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh di tempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan kinerjanya, maka dia lebih baik pilih pensiun dini. Karena memang ga bisa masuk di mana-mana sehingga otomatis menjadi semacam penganggur,” kata Anny di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Anny mengatakan selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kinerja PNS, seperti dengan pelatihan-pelatihan. Tapi masih ada saja yang memang performanya kurang meyakinkan. Karena itu pensiun dini menjadi bagian dari solusi sehingga anggaran bakal makin efisien.

“Kalau pegawai itu yakin bisa pensiun dini, maka dia akan mendapat penggantian yang baik sehingga dia bisa usaha dan sebagainya. Tapi nanti kita masih melakukan review. Review nanti dilakukan MenPAN. Tapi ini (pensiun dini) sebetulnya harus menjadi pilihan solusi yang kita pertimbangkan,” kata Anny.

Selain itu, pemerintah juga melihat borosnya anggaran untuk gaji pegawai di daerah. Sebanyak 30-70% anggaran daerah saat ini habis hanya untuk membayar pegawai saja.

Dikatakan Anny, Kemenkeu siap untuk menjadi proyek percontohan program pensiun dini untuk PNS. “Tapi ini kan konteksnya kita melakukan review. Bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
(dnl/hen)

 

80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi

Jakarta – Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang karena 80% anggaran daerah selama ini dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah ‘pemasukan’ pejabat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif dalam seminar yang diadakan di Gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD sekitar 80% lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20% barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering kali diakali lagi demi menabah isi pundi-pundi elit daerah,” tuturnya.

Menurut Syafii Maarif, UU Otonomi Daerah yang diterapkan saat ini membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas.

Semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri. “Praktik percukongan politik yang busuk dalam setiap pemilukada semakin parah dari waktu ke waktu. Inilah ongkos demokrasi usia muda yang harus kita bayar karena kita tidak mau lagi kembali kepada sistem politik yang anti-demokrasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini hanya 5% daerah yang benar-benar menjalankan tata kelola (good corporate governance) yang baik. Selebihnya entah apa yang terjadi dalam pengelolaannya.

“Jangankan di daerah, di pusat saja prinsip ini masih diabaikan. Memang masih sangat sulit untuk menjalankannya selama pemain-pemain demokrasi adalah kaum elit yang terpasung dalam kultur politik rabun ayam, tidak mau melihat jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar,” jelasnya.

“Bahkan yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa politik telah dijadikan ladang untuk mengais rezeki. Sebagian intelektual pun telah kehilangan kejernihan berpikir dan menilai karena kuatnya godaan politik kekuasaan itu,” tukas Syafii Maarif.
(dnl/hen)

Share

Markus Harrison juga ingin jadi PNS

December 14, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaMarkus Haris Maulana (Markus Harrison), ternyata kiper kebanggaan nasional Indonesia yang juga pada musim ini bermain di Persib Bandung, mempunyai keinginan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau  PNS :) keinginannya ini disampaikan pada saat Bapak Presiden SBY bertemu dengan para pemain tim nasional yang akan berlaga pada piala AFF. Ternyata memang berprofesi menjadi seorang PNS (pegawai negeri sipil) ini masih menjadi incaran banyak orang.

Presiden pun menjawab, “gampang itu…“. Tuh kan kata siapa jadi PNS itu susah…. :) Berikut adalah berita lengkapnya dari detik.com

Jakarta – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke latihan timnasional Indonesia jadi kesempatan untuk mengeluarkan sedikit unek-unek. Di antaranya soal kondisi lapangan GBK dan keinginan jadi PNS.

Timnas Indonesia di Piala AFF dapat kejutan saat dikunjungi SBY, Senin (13/12/2010) siang WIB. Meski sudah tak masuk jadwal latihan rutin, kedatangan orang nomor satu di negeri ini disambut dengan antusias oleh para pemain.

Apalagi SBY kemudian membuka kesempatan buat para pemain untuk mengajukan pertanyaan langsung pada dirinya. Memanfaatkan kesempatan yang jarang-jarang didapat, muncullah curhat-curhat yang selama ini mungkin belum didengar langsung oleh sang presiden.

Yang pertama muncul dan mengundang senyum terkait keinginan Markus Horison menjadi PNS alias Pegawai Negeri Sipil.

“Ini Markus kepingin jadi PNS,” celetuk salah seorang fotografer SBY bernama Abror sambil memegang kiper berkepala plontos tersebut. Menanggapi aksi mengejutkan sang fotografer istana tersebut, Markus cuma tersenyum malu.

Meski begitu SBY tetap menaggapi keinginan kiper utama Indonesia itu. “Gampang itu. Kalau sekarang masih pikir-pikir, saya kasih waktu seminggu,” guyon SBY.

Curhat lain yang dilontarkan timnas pada SBY terkait kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga terakhir fase grup menghadapi Thailand, kondisi lapangan memang sangat buruk.

“Silakan kirimkan surat ke saya,” jawab SBY saat Menegpora, Andi Mallarangeng, menyampaikan keluhan pemain terkait permukaan lapangan GBK.

Kedatangan SBY ke sei latihan timnas punya arti tersendiri buat beberapa pemain. Salah satunya dari bintang timnas Indonesia, Irfan Bachdim, yang dalam akun twitternya, @IrfanBachdim10, menyebut telah dapat kehormatan sangat besar atas kunjungan SBY.

Wow today a special day for me. I met Mr President. This is the biggest honour in my life!!,” demikian tulis Irfan

Share

Lowongan CPNS Kota Bogor

November 15, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Bogor

Bekerja dimanapun tentunya ada enak dan susahnya, begitu pula menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, ada luka dan liku nya menjadi seorang PNS apalagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terlepas dari itu tentunya di masa susah ini tidak ada dalahnya mencoba apapun peluang lowongan pekerjaan yang ada.

Berita terbaru bagi warga negara Indonesia yang memiliki komitmen untuk memajukan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mengisi lowongan CPNS di Pemkot Bogor yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 12 sd 19 Nopember 2010 ini, ayo buruan daftar, berikut adalah informasinya dari www.kotabogor.go.id

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaSecara resmi Pemerintah Kota Bogor mengumumkan formasi CPNS tahun 2010. Untuk tahun ini dibutuhkan 195 orang untuk mengisi formasi CPNS, dengan rincian jumlah tenaga pendidik sebanyak 86 orang, tenaga kesehatan sebanyak 59 orang dan tenaga teknis sebanyak 50 orang.

Walikota Bogor Diani Budiarto mempersilahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Test akan digelar tanpa dipungut biaya, alias gratis. “Silahkan mendaftarkan diri sesuai dengan jurusan yang diminta,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Diani pun meminta agar masyarakat tidak percaya dengan pihak yang menjanjikan bisa meluluskan. Ia meminta agar masyarakat tidak percaya dengan iming-iming siapapun. “Kalau ada yang ngomong bisa meluluskan, yang ngomong pasti nipu. Jadi jangan tertipu,” pastinya.

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/ 2427 – BKPP

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

FORMASI TAHUN  2010

I. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor B/2692/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 810.45 –138 Tahun 2010 tanggal 01 Nopember 2010 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010. Dalam rangka pengisian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010, Pemerintah Kota Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan tertentu untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ( CPNSD ) Formasi Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.  Adapun Formasi yang ditetapkan berjumlah 195 Orang dengan Perincian sebagai berikut :

NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN LOWONGAN FORMASI KODE LAMARAN
1 2 3 5 6
I TENAGA PENDIDIK
GURU KELAS SDN
1 Guru Kelas S.1 PGSD 5 101
D.2 PGSD 55 102
2 Agama Islam S.1 Pend. Agama Islam atau S.1 Agama Islam  dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 5 103
3 Penjaskes S.1 Penjaskes atau S.1 Olah Raga dan      Akta IV atau Sertifikat Profesi 4 104
GURU SMPN
1 Agama Islam S1 Pend. Agama Islam atau S1 Agama Islam  dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 205
2 Bahasa Sunda S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 3 206
GURU SMAN
1 Bahasa Sunda S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 307
2 Geografi S.1 Pend. Geografi atau S.1 Geografi dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 308
GURU SMKN
1 Bahasa Jepang S.1 Pend.Bhs. Jepang atau S.1 Bhs. Jepang dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 409
2 Komputer S.1 Pend. Teknik Informatika atau S.1 Teknik Informatika dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 410
3 Bahasa Sunda S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 411
4 Teknik Otomotif S.1 Pend. Teknik Otomotif atau S.1 Teknik Otomotif dan Akta IV atau Sertifikat Profesi 2 412
Jumlah Tenaga Pendidik 86
II TENAGA KESEHATAN
1 Dokter Umum Dokter Umum 11 513
2 Dokter Gigi Dokter Gigi 2 514
3 Penyuluh Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan PKIP) 3 515
4 Bidan D3 Kebidanan 13 516
5 Perawat D3 Keperawatan 6 517
6 Perawat Gigi D3 Perawat Gigi 4 518
7 Pranata Laboratorium Kesehatan D3 Analis Kesehatan 2 519
8 Sanitarian D3 Kesehatan Lingkungan 6 520
9 Nutrisionis D3 Gizi  Masyarakat 5 521
10 Asisten Apoteker D3 Farmasi 4 522
11 Perekam Medis D3 Perekam Medik 3 523
Jumlah Tenaga Kesehatan 59
III TENAGA TEKNIS
1 Analis Kelembagaan S1 Administrasi Negara 1 624
2 Penyusun Program dan Evaluasi S1 Administrasi Negara 1 625
S1 Ekonomi Manajemen 2 626
3 Penata Laporan Keuangan S1 Ekonomi Akuntansi 2 627
4 Pranata Komputer S1 Teknik Informatika 3 628
5 Penterjemah S1 Sastra Inggris 2 629
6 Analis Hukum S1 Sarjana Hukum 8 630
7 Surveyor  Pemetaan S1Geodesi 1 631
S1 Geologi 1 632
8 Pengawas Mutu Hasil Pertanian S1 Manajemen Agribisnis 1 633
9 Perekayasa Transportasi Darat S1 Manajemen Trasnportasi 1 634
10 Pustakawan D3 Perpustakaan 4 635
11 Verifikator Keuangan D3 Ekonomi Akuntansi 7 636
12 Pengolah Data Kepegawaian D3 Administrasi Kepegawaian 2 637
13 Pengendali Dampak Lingkungan D3 Teknik Manajemen Lingkungan 1 638
14 Pranata Humas D3 Ilmu Komunikasi 2 639
15 Pranata Komputer D3 Teknik Informatika 7 640
16 Penyuluh Perindag D3 Manajemen Pemasaran 1 641
17 Penyusun Bahan Promosi dan Publikasi Pariwisata D3 Manajemen Pemasaran 1 642
18 Arsiparis D3 Kearsipan 2 643
Jumlah Tenaga Teknis 50
JUMLAH SELURUHNYA 195

Bagi masyarakat yang berminat menjadi CPNSD Pemerintah Kota Bogor agar menyampaikan surat lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :

II.     Persyaratan Umum Pelamar

1.        Warga Negara Indonesia ( WNI);

2.        Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.        Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.        Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 01 Januari 2011.

Bagi  yang berusia lebih dari 35 ( tiga puluh lima ) Tahun  sampai  40 ( empat puluh ) tahun per -1 Januari 2011 diberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik ( Guru ) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 13 tahun 08 bulan per Desember 2010 secara terus menerus pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang ber Badan Hukum di wilayah Pemerintah Kota Bogor;

5.        Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

6.        Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7.        Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri;

8.        Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan serta memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi atau ijin operasional / penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS sesuai dengan formasi yang ada;

9.        Berkelakuan baik;

10.     Sehat jasmani dan rohani;

11.     Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Bogor;

12.     Bersedia melepaskan jabatan pengurus dan atau anggota partai politik jika dinyatakan lulus sebagai CPNS.

III.   Tata Cara Pendaftaran

1.        Pendaftaran CPNSD Tahun 2010 Kota Bogor dibuka dari tanggal 12 s/d 19 Nopember 2010 ( cap pos ), pelamar yang mendaftar sebelum tanggal 12 Nopember 2010 dan sesudah 19 Nopember 2010 ( cap pos ) dinyatakan gugur;

2.        Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris dan ditandatangani tanpa Materai yang ditujukan. kepada WALIKOTA BOGOR melalui P.O BOX 16000 BOGOR di BOGOR;

3.        Persyaratan Khusus  Pelamar :

a.        Foto Copy Ijazah dan Transkrif Nilai beserta Akta IV ( bagi tenaga pendidik) yang sah yang dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau telah mendapat ijin operasional /penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS,  serta dilegalisir/disahkan pejabat yang berwenang;

b.        Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 ( empat ) lembar, ( Tulis nama dan tanggal lahir dibelakang pas photo );

c.        Foto Copy KTP yang masih berlaku;

d.        Surat  berbadan sehat dari dokter pemerintah terbaru ( Asli );

e.        Kartu Tanda Pencari kerja dari Dinas Sosial , Tenaga Kerja  dan Transmigrasi ( Foto Copy  dilegalisir );

f.         Khusus bagi pelamar tenaga pendidik berusia 35 sampai 40 tahun ( per 01 Januari 2011 ) harus melampirkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai terakhir secara terus menerus tidak terputus  yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerjanya;

g.        Tulis Kode Lamaran yang dilamar pada sampul lamaran dan map di pojok kanan atas.

4.        Lamaran beserta semua berkas persyaratan disusun sesuai daftar diatas, dimasukan kedalam map berwarna Merah untuk Tenaga Kesehatan,  Kuning untuk  Tenaga Pendidik dan Biru untuk Tenaga Teknis. Seluruh berkas lamaran beserta map dimasukan ke dalam sampul lamaran berwarna coklat dikirim melalui jasa pos dengan menggunakan layanan perlakuan khusus CPNSD  disertai amplop surat balasan ( bertuliskan alamat rumah lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi ) untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pos terdekat ;

5.        Apabila salah satu poin persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka peserta dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi  dan apabila salah satu dokumen/pernyataan diatas tidak benar  ( palsu ) yang bersangkutan digugurkan dari seleksi maupun dari pengangkatan sebagai CPNS.

IV. Pelaksanaan Testing

a.        Tahap Pertama ( Seleksi Administrasi )

Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tahap Pertama ( Seleksi Administrasi ) akan menerima surat pemanggilan dan Nomor Peserta test tertulis / akademis. Untuk peseta test yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi akan diberikan surat balasan atau pemberitahuan.

b.        Tahap Kedua ( Seleksi Akademik )

Tes tertulis / akademik dilaksanakan tanggal 05 Desember 2010, tempat akan ditentukan panitia kemudian.

c.        Materi tes  :

Test Kemampuan Dasar ( TKD ), terdiri dari :

–         Test Pengetahuan Umum ( TPU )

–         Test Bakat Skolastik ( TBS )

–         Test Skala Kematangan ( TSK )

V. Ketentuan Lain :

1.      Bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penerimaan CPNS, diharuskan melakukan pemberkasan sebelum diusulkan menjadi CPNS    ( ditetapkan NIPnya ) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

2.        Pendaftaran tanpa dipungut biaya apapun.

3.        Berkas lamaran yang telah masuk ke panitia tidak dapat diambil kembali.

4.        Pemanggilan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan melalui kantor pos.

5.        Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis akan diatur kemudian oleh panitia.

6.        Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan  di Bogor

pada  tanggal 11 Nopember 2010

WALIKOTA BOGOR

Ttd

Share

Next Page »